Nias Selatan, LiniPost – Sekitar puluhan Massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nias Selatan (Nisel) pada Jumat, (2/7/2021), berunjuk rasa di Kantor DPRD Nisel, terkait keterlambatan pembayaran uang kuliah di STKIP, STIE, STIH oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Nisel.
Massa GMNI langsung diterima oleh Ketua DPRD Nisel, Elisati Halawa didampingi oleh Sekretaris Komisi I DPRD Nisel, Biv. Tinanda Limbong dan anggota DPRD dari Fraksi PDI-P, Nurtiza Dachi di Ruangan Gedung DPRD, Jalan Saonigeho Km. 3 Teluk Dalam.
Adapun tuntutan massa GMNI yang dipimpin oleh Nanda Ronaldo Marundruri itu, yaitu pertama, Mendesak Pemda Nisel (Dinas Pendidikan-red) segera membayarkan tunggakan biaya pendidikan kepada Yayasan Pendidikan Nias Selatan (YPNS), agar mereka dapat kembali kuliah seperti biasa.
Kedua, mendesak Pemda Nisel untuk menuntut pihak YPNS, agar tidak melakukan penagihan biaya pendidikan kepada seluruh mahasiswa STKIP, STIE dan STIH dalam bentuk apapun.
Ketiga, meminta kepada Pemda, agar merevisi Perda No. 7 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan biaya pendidikan, serta Perbup No. 7 Tahun 2020 perubahan kedua atas Perbup Nisel No. 34 Tahun 2019 tentang pedoman beasiswa.
Selain itu, massa juga meminta dana kemahasiswaan yang ditanggung oleh Pemda yang Rp.100. 000 per orang/ pertahun, agar dipertanyakan oleh Pemda ke YPNS, karena Mahasiswa masih ditagih oleh pihak yayasan.
Menanggapi pertanyaan massa GMNI itu, ketua DPRD Nisel bersama massa menyepakati untuk melakukan pertemuan pada hari Senin mendatang tanggal 5 Juli 2021, dengan mengundang pihak YPNS, Pemda (Dinas Pendidikan-red), dan perwakilan mahasiswa GMNI, dan DPRD.
Elisati juga meminta kepada yayasan YPNS untuk tidak menuntut biaya pendidikan sampai di diskusikan permasalahan ini kembali.
Pantauan LiniPost.com di lapangan, sejumlah personil Polres Nisel ikut melakukan pengamanan di Kantor DPRD Nisel hingga massa GMNI membubarkan diri. (Risgow)
