Medan, LiniPost – Munculnya rincian anggaran gugus tugas yang bersumber dari pemangkasan APBD Pemprov.Sumut TA.2020 yang diberitakan sebelumnya menjadi sorotan salah satu tokoh masyarakat sekaligus aktivis Anti korupsi Sumut, M.Arif Tanjung, bahkan menuai respon positif dan dukungan dari sejumlah aktivis dan legislator Sumut.
M.Arif Tanjung kepada awak media LiniPost.com di Medan, Jumat, (15/5/2020) memaparkan, rincian anggaran belanja yang direalisasikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, terindikasi mengalami kebocoran hingga miliaran rupiah.
Dugaan kebocoran tersebut yakni, pada pengadaan bantuan sosial sembako program JPS (Jaring Pengaman Sosial) Pemprovsu kepada 1.321.426 Kepala Keluarga (KK) terdampak Covid-19 di 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
“Diduga kebocoran itu sebesar Rp.11.000, per paket, sehingga jika dikalikan dengan 1.321.426 KK, maka jumlah kebocoran tersebut sebesar Rp.14.535 miliar,” ujar Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumut, Hendra Hidayat kepada awak LiniPost Jum’at (15/5/2020). Hendra menuturkan, nilai selisih Rp.11.000, per KK itu diperoleh dari harga per paket sembako JPS Pemprovsu Rp.225.000, dengan harga pasar sebesar Rp.214.000.
Sementara, anggota DPRD Sumut dari Partai Gerindra Aulia Rizki Aqsa mengatakan, selisih itu memang ada, dan itulah yang diduga dibagi-bagikan kepada pejabat.
Dari beberapa pihak yang menuding tentang pengambilan untung terselubung tersebut, membuat Pemprovsu buka suara Jumat (15/5/2020). Dalam hal ini Gubsu Edy Rahmayadi tidak berkenan mengomentarinya.
Ia mengarahkan wartawan untuk menanyakan hal tersebut kepada Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis.
Riadil menjabat sebagai Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, yakni pihak yang menangani perihal non kesehatan termasuk soal bantuan sembako JPS.
Riadil kemudian membantah soal tudingan ambil untung dibalik selisih harga tersebut. Disebutkannya, tidak ada aksi ambil untung, tidak ada mark up disitu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, harga sembako sebesar Rp.225.000, per paket per KK sebagaimana yang ditetapkan yakni, beras 10 kg Rp.112.000, minyak goreng 2 liter Rp.28.000, gula 2 kg Rp.37.000, dan mie instan 20 bungkus Ro.48.000, total semuanya Rp.225.000, per paket bantuan untuk setiap KK,” jelas dia.
Harga masing-masing per jenis bahan sembako itu menurut Riadil adalah harga rata-rata yang diperoleh dari harga satuan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut dan survey harga dipasaran seperti pasar tradisional, grosir dan pusat perbelanjaan.
Ia menambahkan bahwa penetapan harga per jenis sembako itu turut diawasi BPKP Perwakilan Sumut, Satgas Pangan yang diketuai Ditreskrimsus Polda Sumut, Disperindag, dan lian-lain.
“Jadi tidak ada secara khusus dianggarkan utk ambil keuntungan, karena biaya packing dan pengangkutan ditanggung oleh perusahaan penyedia sembako,” sebutnya. (Syaifuddin)
