oleh

Keluarga Yang Tidak Dapat PKH di Nisel, Akan Dapat 600 Ribu Melalui DD

-Daerah-1,950 views

Nias Selatan, LiniPost – Bagi keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Nias Selatan, akan mendapatkan bantuan sebesar Rp.600 ribu per Kepala Keluarga (KK) melalui Dana Desa (DD).

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Ikhtiar Duha kepada awak media ini saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/04/2020) Jalan Arah Lagundri-Sorake Km.5 Fanayama.

ads

Dia mengatakan, anggaran yang direfocusing pertama sebesar Rp. 2,5 milyar diperuntukan untuk jaring pengaman sosial. Selain itu, ada beberapa program Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Bagi masyarakat yang sudah tertampung pada PKH tersebut berdasarkan data DTKS, mereka tetap menerima Rp. 200.000 per bulan selama 9 (sembilan) bulan,” ucapnya.

Pihaknya juga telah mengajukan data calon penerima PKH di Kementerian Sosial RI sebanyak 14.017 Kepala Keluarga, penerima Bansos 28.000 KK lebih dan sisanya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi.

“Data yang sudah disampaikan di Provinsi sebanyak 30.000 KK, hasilnya masih menunggu, dan bagi warga yang belum tertampung di PKH/Bansos, akan ditanggung melalui Dana Desa sebesar Rp. 600.000/ per KK selama 3 (tiga) bulan. Saat ini para Kepala Desa sedang melakukan verikasi data dan musyawarah desa di masing-masing Desa,” tuturnya.

Hal tersebut, kata dia, bisa tertampung melalui Dana Desa asalkan sesuai dengan mekanisme, dan apabila juga tidak memenuhi, maka pihaknya akan mencari solusi lain.

Ia menerangkan, berdasarkan perubahan Peraturan Kementerian Desa nomor 20 Tahun 2020 dan Surat Menteri Desa menyebutkan, Desa yang mendapatkan Dana Desa dan Alokaai Dana Desa sebesar Rp. 800 juta kebawah, dapat menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 25 persen.

“Untuk Desa yang besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Rp. 800 juta sampai 1,2 milyar, dapat menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 30 persen, dan yang anggaran Desanya sebesar Rp. 1,2 milyar keatas, dapat menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 35 persen,” urainya.

Dengan adanya perubahan/pengurangan Dana Desa sebesar Rp. 4,9 milyar lebih,  sambung dia, maka Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Alokasi Dana Desa akan berubah.

“Saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedang menghitung ulang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa,” ucapnya.

Selain itu, Pemkab Nisel juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp.500 juta untuk 50 kelompok. (Sabar Duha)