oleh

Mendagri Keluarkan SE, agar Satpol PP Daerah Profesional, Humanis dan Persuasif

Jakarta, LiniPost – Terjadinya banyak insiden oknum Sat Pol PP melakukan tidakan arogan yang melanggar SOP, membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersikap. Ia pun memerintahkan Satpol PP di daerah mengutamakan langkah profesional, humanis dan persuasif dalam penertiban PPKM Darurat.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat.

SE bernomor 440/3929/SJ  yang dikeluarkan tertanggal 18 Juli 2021 itu ditujukan kepada kepala daerah, Gubernur, Bupati maupun Wali Kota di seluruh Indonesia untuk mempedomaninya dan dilaksanakan.

Melalui SE tersebut, Mendagri mengeluarkan 5 imbauan untuk dilaksanakan Pemda.

Pertama, mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus Covid-19.

Kedua, memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM.

Secara khusus, Mendagri meminta agar penertiban pelaksanaan PPKM mengacu pada Inmendagri tentang PPKM. Kemudian penegakan hukum diminta tetap tegas namun mengutamakan sikap santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar.

“Dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum,” ujar Mendagri

Ia juga meminta Satpol PP tetap bersinergi dengan jajaran TNI-Polri dan unsur Forkopimda.

Ketiga, kepala daerah diminta untuk membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM.

Bentuk pemberian bantuan dapat berupa pemberian masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan daerah.

Advertisements

Keempat, melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada wilayah yang kekurangan.

Ia juga memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk tidak menyimpan atau menimbun stok vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.

Kelima, melakukan sosialisasi penerapan 5M yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas secara masif.

“Mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia,” tulis Surat Edaran tersebut.   (Hartono)

News Feed