Jakarta, LiniPost – Sejak terjadinya insiden KRI Nanggala 402 dan gugurnya Kepala BIN Papua I Gusti Putu Danny Nugraha, pemerintah Indonesia harus melakukan intropeksi, khususnya dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Hal ini ditegaskan Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. “Insiden ini dapat menjadi intropeksi bagi kita semua, untuk mempersiapkan sistem pertahanan negara yang handal, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan prajurit dalam menjalankan tugas,” kata Puan saat membuka Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan tahun sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis (6/5/2021).
Puan meminta sejumlah langkah tegas perlu diambil untuk mencegah insiden tersebut terjadi kembali. Di antaranya, pemerintah diharapkan segera menangkap dan menindak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak hanya itu, evaluasi penggunaan alusista perlu dilaksanakan guna menjamin keamanan dan keselamatan prajurit dalam menjalankan tugas.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan adanya berbagai bencana yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun. “Pemerintah harus tanggap dalam mempercepat pemulihan dan penanganan dampak bencana. Seperti yang diketahui, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 1.045 kejadian bencana alam terhitung sejak 1 Januari hingga 5 April 2021,” ujarnya.
Menurut dia, berbagai bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, membutuhkan percepatan penanganan dampak bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu terus diperkuat upaya untuk meningkatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi bencana secara komprehensif.
Di sisi lain, mengingat kini India mengalami pandemi Covid-19 gelombang dua dan Indonesia juga masih menghadapi pandemi Covid-19 sekaligus proses vaksinasi, ia berharap, setiap elemen pemangku kebijakan dan masyarakat melakukan antisipasi guna menekan penularan dan paparan virus Corona.
“Di beberapa kawasan India, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, sedang dihadapkan pada gelombang kedua pandemi Covid-19. Hal ini perlu mendapatkan antisipasi dalam mengatasi ancaman dan resiko gelombang kedua pandemi Covid-19 tersebut,” ungkap mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 tersebut. (Hartono)
