PTT Dirumahkan Tanpa Alasan Jelas, HMI Buru Demo DPRD

Daerah619 Dilihat

Namlea, LiniPost – Puluhan Mahasiswa yang tegabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Buru melakukan aksi unjuk rasa dengan berjalan kaki dari pasar Namlea dan finis di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru ,Jumat 10/7/2020. Aksi unjuk rasa ini terkait dirumahkannya Pegawai Tidak Tetap (PTT) oleh Pemkab Buru.

Dalam orasinya, Koordinator lapangan (Korlap)  Alfaris Waris mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD terkait  dirumahkannya PTT oleh Pemkab Buru.

“Kami melihat alasan yang dikemukakan Pemkab seakan untuk pembenaran tanpa melihat aspek lain seperti dampak terhadap ekonomi mereka ditengah pandemi seperti sekarang,” pungkas Alfaris.

Alasan yang dikemukan Pemkab Buru sendiri berbagai macam dari akibat dampak Covid-19 sampai ketidakmampuan anggaran untuk membiayai PTT yang ada.

“Dari sini kami bisa melihat adanya kejanggalan. Jika alasan karna Covid tetapi anggaran Covid dialokasikan dari pusat belum ditambah potongan terhadap instansi dibawah Pemda, yang kami khawatirkan adanya lahan basah untuk mendulang rupiah dibalik dana Covid-19 yang tak jelas,” sentilnya.

Selain itu, aksi yang dilakukan sebagai wujud kekecewaan kepada DPRD  yang dianggap diam saat terjadi keputusan dirumahkanya PTT secara sepihak oleh Pemda Buru.

“Hari ini kami batul-betul kecewa terhadap bapak-bapak dewan yang kami pilih, yang diharapkan dapat membela hak kami ternyata hanya diam ketika hak rakyat diperkosa,” teriak M.Tisar, salah satu orator lainnya saat berorasi.

Dari pantauan LiniPost, masa pengunjuk rasa  tetap memperhatikan Protokol Kesehatan dengan tetap meggunakan masker. Aksi ini sendiri difokuskan pada beberapa titik di Pasar Namlea, simpang lima dan berakhir di Kantor DPRD Kabupaten Buru. Namun sayang hampir satu jam mereka melakukan aksi, tidak ada satupun pihak terkait baik anggota DPRD maupun Sekwan dan Staf kesekretariatan keluar untuk menemui pengunjuk rasa.

“Hari ini memang tidak ada abggota DPRD maupun Sekwan yang keluar menemui kami, tapi ke depan kami akan kembali melakukan aksi yang sama dengan jumlah massa yang lebih besar,” Tegas Tisar mengakhiri orasinya.

Tuntutan kami adalah, meminta kepada DPRD untuk menggunakan haknya mempertanyakan alasan apa pihak Pemkab Buru merumahkan PTT,

“Jika tidak ada alasan jelas, kami minta agar PTT yang dirumahkan dipekerjakan kembali. Karena jelas SKB dua menteri point 3 huruf C menyebutkan Pemda bertanggungjawab membantu, memperbaiki masalah ekonomi akibat dampak corona. Apakah dengan dirumahkanya PTT merupakan solusi ataukah malah sebaliknya, ” kata Alfaris kepada wartawan usai demo. (Rizki)