Jakarta, LiniPost – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera merealisasikan bantuan sosial (Bansos) pandemi Covid-19. Selambatnya, dirinya menargetkan pada minggu pertama Januari 2021 bansos sudah tersalurkan.
Mantan Wali Kota Surabaya itu mengaku akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri untuk memperbaiki data penerima bansos. Sebab, sudah pasti datanya itu setiap harinya mengalami perubahan.
“Berikutnya, perbaikan data. Kami akan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk updating data penerima bantuan karena yang memang pasti ada selisih. Karena hari ini ada yang meninggal, dan sebagainya itu yang harus kita tangani,” ujarnya.
Diketahui Kementerian Sosial memang mendapatkan pagu Rp128,927 triliun untuk program Perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional akibat COVID-19 dari total anggaran Rp695 triliun pada 2020 sedangkan pada APBN 2021, sektor perlindungan sosial mendapat anggaran senilai Rp408,8 triliun.
Adapun bansos yang akan diberikan berupa:
PERTAMA Kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) jumlahnya mencapai 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kartu Sembako bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar pangan. Sebelumnya, kebutuhan pokok yang dapat diterima hanya terdiri dari komoditas beras dan telur. Saat ini, lebih bervariasi tidak hanya beras tetapi jenis karbohidrat lain, tidak hanya telur untuk protein hewani, tetapi juga protein nabati, sayuran hingga buah.
– Pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan oleh Kementerian Sosial
– Calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan
– Data yang telah diisi oleh calon penerima diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten
– Calon KPM perlu membawa data pelengkap seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, NIK (jika ada), dan Kode Unik Keluarga/Individu dalam Data Terpadu
– Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
– Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat.
KEDUA Program Keluarga Harapan (PKH), yakni 10 juta KPM,
Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk PKH ini, Kemensos telah berkomitmen bakal mempercepat pencairan bantuannya dari setiap tiga bulan menjadi setiap bulan per keluarga penerima manfaat (KPM).
Kepesertaan PKH pun diperluas dari 9,2 juta KPM, menjadi 10 juta KPM. Anggaran Program PKH tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp30,4 triliun.
Untuk mengecek nama penerima:
– Kunjungi laman https://dtks.kemensos.go.id
– Pilih ID, ada tiga jenis ID yaitu ID DTKS/BDT, Nomor PBI JK/KIS, dan NIK. Adapun ID DTKS adalah ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Biasanya itu tersimpan di dinas sosial kabupaten kota. Jika tidak mempunyai, maka bisa memilih opsi NIK atau Nomor Induk Kependudukan atau nomor PBI JK/KIS.
Masukkan Nomor Kepesertaan dari ID yang dipilih.
– Masukkan Nama yang sesuai dengan ID yang dipilih.
– Masukkan dua kata yang tertera dalam kotak box captcha.
– Klik “Cari”.
KETIGA BST khusus penanganan Covid-19 Kemensos akan menyalurkan untuk 10 juta KPM.
KEEMPAT Pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT Desa sekitar 7,8 juta KPM. (hartono)
