Pangkalpinang, LiniPost – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung kembali selenggarakan kegiatan rapat harmonisasi terhadap 5 Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah, Kamis (8/8/2024).
Lima Ranperbup tersebut yakni tentang:
– Penyelenggaraan Reklame;
– Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
– Tata Cara Pemungutan Jasa Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah;
– Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet; dan
– Tata Cara Pelayanan Pengguna Tenaga Kerja Asing Perpanjangan;
Baca Juga: Menko Polhukam: Remaja Masjid Berperan Besar Wujudkan Kemajuan Peradaban
Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Fajar Sulaeman Taman memimpin secara langsung rapat pengharmonisasian tersebut.
Fajar dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda merupakan amanah dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Menurutnya, rapat harmonisasi menjadi salah satu syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,. “Sehingga tahapan harmonisasi ini harus dipenuhi demi menghindari cacat prosedural dalam pembentukannya,” ujar Dr. Fajar.
Baca Juga: Menkumham Resmikan POLTEKPIN, Efisiensi Tata Kelola Pendidikan
Ia menyebut, kegiatan harmonisasi mengacu pada SOP Nomor PPE.1259.PP.02 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Nasional.
“Melalui rapat pembahasan pada hari ini hasil Ranperda/Ranperbup secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya,” harapnya.
Plt. Asisten I Pemerintahan dan Kesra Safrizal menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kantor Wilayah yang telah memfasilitasi Kabupaten Bangka Barat dalam pengharmonisasian Ranperda dan Raperbup.
“Latar belakang penyusunan Ranperbup ini merupakan amanat dari Perda Kab. Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Ranperbup ini bisa menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat untuk menarik pajak dan retribusi daerah,” sebutnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Raperda terkait, proses tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian draf Raperda dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Baca Juga: Mensos Risma Ingatkan Calon Pekerja Migran agar Tidak Jadi Korban TPPO
Hadir dari Kantor Wilayah yaitu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Fajar Sulaeman Taman, Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Siti Latifah, JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan (Yanto Majid, Ismail, Elisanti, Beni Saputra, Faisal Indrawan, Irkham, Septi Lestari, Anita Azzahra dan Imelda Hanum), JFT Analis Hukum (Heri Sandri) dan JFU Analis Hukum (Imam Rokhyani).
Sedangkan dari Kabupaten Bangka Barat yaitu, Staf Khusus Bupati Hermansyah, Plt. Asisten I Pemerintahan dan Kesra Safrizal, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Novaroly, Kepala BP2RD Miwani, Sekretaris BPKAD, Dessy Sarilena Oktavia, Kabag Hukum Hendra Jaya, Kabid Perikanan Dinas Perikanan Dody Sihono, JFT Perancang pada Bagian Hukum dan JFT Analis Hukum.
