SBB, LiniPost – Delapan belas Desa di Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku Belum memasukkan Laporan Pertanggungjawaban Desa (LPJDes) realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa(DD) tahun 2019 kepada Pemkab SBB. Hal ini membuat Bupati SBB M. Yasin Payapo geram dan langsung memanggil para penjabat kades tersebut disela-sela pertemuan antara Pemkab SBB dengan seluruh Camat dan kepala desa se Kabupaten SBB, Senin (20/04/2020) dilantai 3 kantor Bupati SBB dalam rangka membahas pergeseran penggunaan anggaran DD dan ADD tahun 2020 untuk penanganan Covid-19.
Saat dimintai penjelasan oleh Bupati, para pejabat Kades ini mengungkapkan alasan keterlambatan laporan realisasi anggaran yang dihadapi bervariasi, mulai dari pergantian kepala desa, belum rampungnya pekerjaan fisik, belum rampungnya penyusunan laporan oleh operator desa dan lain sebagainya.
“Dari penjelasan yang saudara-saudari penjabat kepala desa sampaikan, saya berpendapat bahwa semua kesalahan ada pada saudara-saudari sendiri. Jadi saya instruksikan hari ini segera diselesaikan. Saya harap kesalahan ini adalah yang pertama dan terakhir ” tegas Bupati Yasin Payapo
Menyikapi keterlambatan penyampaian LPJDesa ini, Bupati memerintahkan kepala Inspektorat Kabupaten SBB untuk segera turun ke 18 desa ini untuk memeriksa proses penggunaan DD dan ADD. “Untuk menelusuri masalah ini, akan saya perintahkan inspektorat agar segera turun ke 18 desa ini, guna melakukan pengecekan sampai sejauh mana penggunaan anggaran DD/ADD, dan juga anda-anda(penjabat kades) akan kami evaluasi kinerjanya” katanya.
Ke 18 desa di SBB yang belum memasukan LPJDesa tahun 2019 yakni, Desa Iha, Desa Kulur, Desa Niniari, Desa Buano Utara, Desa Luhu Tubang, Desa Mornaten, Desa Niwelehu, Desa Buria, Desa Lumoli, Desa Buano Hatuputi, Desa Morekau, Desa Likilukang, Desa Tumalehu. (Jabar)
